Sudah lah jangan muter muter dan berwacana lagi. Sistem apa lagi ?? Kalau sistemnya bagus terus diisi oleh para bajingan eks kaki tangan mafia migas, hasilnya sami mawon !
libas saja figur mafia migas. Misal mulai dari Moh Riza dan kaki tangannya di Pertamina, ESDM dll. Sita kekayaan hasil jualan migas dan bekukan account nya. Biar kapok sekalian !
JUMAT, 5 DESEMBER 2014
Banyak Kontraktor Minyak dan Gas Tidak Kompeten
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12) malam, di Jakarta.”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini.
Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.
”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.
Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.
”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.
Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.
Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.
”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.
Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.
”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman.
Kaji PetralTerkait dengan Petral, anak usaha Pertamina di sektor perdagangan minyak, menurut Rini, salah satu pekerjaan utama di jajaran direksi Pertamina adalah mengkaji lagi anak usaha itu. Ia juga menyebutkan bahwa Petral juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Pengkajian Petral akan dilakukan sepenuhnya oleh direksi Pertamina.
”Apa yang menjadi tugas Petral selama ini tidak bisa juga serta-merta diambil alih Pertamina. Sebab, jika langsung diambil alih Pertamina, dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan Pertamina itu sendiri. Perlu kajian mendalam terlebih dahulu,” kata Rini.
Menurut Rini, secara prinsip, tugas Petral dapat dilakukan secara langsung oleh Pertamina. Ia juga menekankan perlunya transparansi mengenai jual-beli minyak yang dilakukan Petral selama ini. ”Jika sekarang jual-beli migas banyak dilakukan dengan pola spot, pada masa mendatang perlu dipikirkan bagaimana membuat trading dengan pola menengah ataupun jangka panjang. Saya harap dalam waktu tiga bulan sudah ada kajian soal Petral,” ujar Rini.
Dwi Soetjipto menambahkan, pihaknya akan meninjau ulang kembali proses pengadaan yang ada di Pertamina. Petral yang semula didirikan untuk menjadi salah satu unit bisnis jual beli minyak, tetapi justru menangani hampir semua pengadaan yang ada di Pertamina.
271 perizinanPemerintah maklum bahwa banyak tantangan yang dihadapi dan perlu segera dituntaskan di sektor migas. Tantangan-tantangan itu berupa persoalan perizinan yang lama dan berlarut-larut, proses lelang yang jatuh kepada perusahaan yang tidak kompeten, serta soal efisiensi.
Menurut Amien Sunaryadi, tantangan besar di sektor hulu migas adalah meringkas ratusan perizinan dan memprosesnya menjadi lebih cepat. Sejauh ini, tercatat ada 271 perizinan yang harus diurus investor di sektor hulu migas, mulai dari institusi yang ada di pusat sampai yang ada di daerah.
”Dari hasil pengamatan sejauh ini, pemberian wilayah karya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) banyak diberikan kepada kontraktor yang tidak kompeten. Mereka sudah pegang kontrak, ternyata tidak melakukan kegiatan eksplorasi. Bahkan, ada KKKS yang tidak jelas di mana alamat kantornya,” tutur Amien.
Sudirman mengakui bahwa penyerahan pengerjaan proyek sektor energi banyak yang jatuh kepada perusahaan berkinerja buruk. Ia mencontohkan proyek di bidang pembangkit listrik. Krisis listrik di sejumlah daerah di Indonesia terjadi lantaran proyek tersebut diserahkan kepada pihak yang tidak kredibel.
”Dari pengamatan kami, ada sekitar 30 kontraktor yang tidak kredibel mengerjakan proyek pembangkit. Akibatnya, program 10.000 megawatt jadi terlambat secara teknis,” ujar Sudirman.
Widhyawan Prawiraatmaja menambahkan, persoalan lain yang menjadi kendala di sektor migas adalah tarik ulur mengenai perpanjangan kontrak kerja sama. Banyak hal yang bisa diputuskan secara langsung dan cepat, tetapi kerap ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Subsidi jebolRabu malam, dalam sebuah rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, pemerintah memutuskan Pertamina agar tetap menyediakan BBM bersubsidi kendati kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum akhir tahun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang turut hadir dalam pertemuan itu, pemerintah memutuskan Pertamina tetap menyediakan bahan bakar minyak bersubsidi sampai
31 Desember.
Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya menjamin Pertamina tidak merugi kendati harus menyediakan bahan bakar minyak bersubsidi di luar kuota yang ditetapkan. (APO)
++++
Faisal Basri Ungkap “Ketololan” dalam Penentuan Harga dan Pengadaan Premium
Jumat, 5 Desember 2014 | 04:48 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi
Terkait
Faisal Basri: Pertamina, Jujurlah…
Faisal Basri Ungkap “Ketololan” dalam Penentuan Harga dan Pengadaan Premium
Dirut Pertamina: Petral Seperti Benalu bagi Pertamina
Bila Kuota BBM Bersubsidi Tetap Jebol, Pemerintah Minta “Tambal” Kekurangan Subsidi
197
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menegaskan, timnya tidak bertugas untuk menangkap para pemburu rente di industri minyak dan gas. Dia mengatakan, tugas tim adalah memberikan rekomendasi supaya aturan main tata kelola migas transparan dan jelas.
“Analoginya gampang, kalau selama ini ruang migas itu ‘gelap’, ‘terangin‘ saja semua, kabur deh ‘setan-setan’ itu. ‘Setan’ tidak bisa di ruang terang, nah kita terangi,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). Faisal punya waktu enam bulan untuk menyelesaikan rekomendasi itu.
Terkait Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Faisal berkeyakinan bisa membuat rekomendasi dalam waktu kurang dari enam bulan. Saat ini, kata dia, timnya tengah membuat kajian tentang harga minyak impor yang sesungguhnya.
Celah harga
Menurut Faisal, rumus penentuan harga bahan bakar minyak yang dipakai Pertamina selama ini sangat kompleks. “Itu ada MOPS (Mean of Platts Singapore), ada alfa, ada gamma, kemudian keluarlah rumus,” sebut dia.
Faisal lalu bertutur lagi, ketika orang Pertamina ditanya soal angka harga yang dipakai sekarang untuk mengimpor minyak itu, jawaban yang didapat adalah nominal tersebut merupakan urusantrading. “Ada di Petral sama ISC (Integrated Supply Chain),” kata dia mengutip keterangan jajaran Pertamina.
Menurut Faisal, variabel alfa dalam rumus penentuan harga tersebut bisa menjadi celah dalam “permainan” banderol bahan bakar minyak. Karena itu, dia mengaku sedang mengumpulkan data proses pengadaan minyak impor di Pertamina.
RON88 atau RON92?
Informasi tambahan yang dipaparkan Faisal adalah saat ini tak ada lagi pemasok dari luar negeri yang menyediakan bahan bakar minyak dengan RON88—standar kualitas bahan bakar minyak yang selama ini dirujuk untuk premium.
“Ada yang bilang Pertamina beli (bahan bakar minyak dengan) RON92 (standar kualitas setara pertamax). Di Indonesia (RON92) di-blending menjadi RON88, di-down grade,” tutur Faisal. Menurut dia, ketololan telah terjadi dalam praktik penyediaan premium—salah satu bahan bakar minyak bersubsidi—bila informasi itu benar.
“Kan ketololan-ketololan seperti itu harus kita singkirkan. Masa barang bagus dijadikan barang jelek. Itu kan aneh. Barang jeleknya lebih mahal karena ada pengolahan,” ujar Faisal.
Adapun di Indonesia, Faisal menyebutkan ada lima kilang—industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak—dengan empat di antaranya mengolah RON88. Kapasitas produksi dari empat kilang itu hanya bisa memenuhi 30 persen kebutuhan premium domestik.
Menurut Faisal, trader pemenang tender pengadaan premium akan membeli BBM RON92 dan mengolahnya di luar negeri pula. “Surprising-nya orang Pertamina ngomong, ‘Kami blending di dalam negeri’. Enggak bener itu. Kok (bilang) nge-blendingsesuatu, wong kapasitas (produksinya) saja terbatas kok nge-blending,” tutur dia.
++++++++++++++++++
Faisal Basri: Pertamina, Jujurlah…
Jumat, 5 Desember 2014 | 05:47 WIB
RISKI CAHYADIPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa USU menyandera truk tanki milik Pertamina ketika berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut, Kamis (13/11/2014) malam. Aksi tersebut berakhir bentrok antara mahasiswa dengan warga yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Terkait
Faisal Basri: Pertamina, Jujurlah…
Faisal Basri Ungkap “Ketololan” dalam Penentuan Harga dan Pengadaan Premium
Dirut Pertamina: Petral Seperti Benalu bagi Pertamina
Bila Kuota BBM Bersubsidi Tetap Jebol, Pemerintah Minta “Tambal” Kekurangan Subsidi
http://www.facebook.com/v2.0/plugins/share_button.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F7r8gQb8MIqE.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df242bfbfc%26domain%3Dbisniskeuangan.kompas.com%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbisniskeuangan.kompas.com%252Ff249daaba8%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2F2014%2F12%2F05%2F054746526%2FFaisal.Basri.Pertamina.Jujurlah.&locale=en_US&sdk=joey&type=box_count
http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.ff7d9077a26377d36b6a53b1a95be617.en.html#_=1417756462865&count=vertical&counturl=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2F2014%2F12%2F05%2F054746526%2FFaisal.Basri.Pertamina.Jujurlah.&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2F2014%2F12%2F05%2F054746526%2FFaisal.Basri.Pertamina.Jujurlah.%3Futm_campaign%3Dpopread%26utm_medium%3Dbp%26utm_source%3Dbisniskeuangan&size=m&text=Faisal%20Basri%3A%20Pertamina%2C%20Jujurlah…%20-%20Kompas.com&url=http%3A%2F%2Fkom.ps%2FAFo62m
37
https://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/fastbutton?usegapi=1&size=tall&hl=id&origin=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com&url=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2Fxml%2F2014%2F12%2F05%2F054746526%2FFaisal.Basri.Pertamina.Jujurlah.&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.ZhO0_WrbtOw.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DAQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Ft%3Dzcms%2Frs%3DAGLTcCMT7gN72kjUXs-U0H83DcOCYxEUhg#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1417756463120&parent=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com&pfname=&rpctoken=26620143
JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang juga kerap disebut sebagai Tim Anti-Mafia Migas mengecam Pertamina yang tak juga terbuka soal proses pengadaan bahan bakar minyak, terutama yang dibeli lewat Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Ketua tim ini, Faisal Basri, mengatakan timnya telah mendapati temuan bahwa pembelian bahan bakar minyak oleh Petral tidak dilakukan langsung ke perusahaan minyak milik suatu negara (NOC, national oil company), tetapi masih lewat perantara (trader). Namun, ujar dia, informasi dari Pertamina menyebutkan Petral membeli minyak langsung dari NOC.
“Menurut saya ya, humas itu kan tugasnya bukan berbohong. Dia menjelaskan sesuatu sesuai dengan duduk perkaranya. Itu saja kok,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). “Jadi adalah tidak benar dari temuan kami itu, bahwa pengadaan minyak di Indonesia langsung ke NOC,” tegas dia.
Meski demikian, Faisal mengatakan pembelian lewat trader juga bukan berarti serta-merta tercela. “Tapi tolong kalau kasih penjelasan itu yang jujur,” ujar dia. “Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu, bukan NOC-nya seperti yang diklaim Pertamina dan Petral,” imbuh dia.
Faisal mengatakan timnya pun sudah mendapati sekarang ada 97 trader aktif di sektor migas ini. Mereka, kata dia, menggandeng pula perusahaan pengolah (refiner) untuk mengoplos RON92–standar kualitas bahan bakar minyak yang dirujuk Pertamax–menjadi RON88–standar bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium.
Refiner inilah, kata Faisal, yang mendapat pasokan minyak mentah dari produsen minyak. “Kalau dilihat, mata rantai minyak impor Indonesia cukup panjang,” tegas dia. Runutan rantai impor bahan bakar minyak itu adalah Pertamina mendapatkannya dari Petral yang memperoleh minyak itu dari trader.
Adapun trader mendapatkan minyaknya dari refiner yang membeli minyak dari NOC. Di samping NOC (BUMN dalam istilah yang dikenal di Indonesia), ada pula penghasil minyak yang disebut sebagai Major Oil Company (MOC).
“(Sebenarnya) Tidaklah haram, tidak cela membeli dari traders. (Tapi) Sekarang Pertamina bilang, enggak kok kami tidak beli daritraders, tapi langsung dari NOC. Padahal kenyataannya (ada trader yang digunakan, seperti) Hin Leong, (juga) Kernel Oil yang sebelumnya terjerat kasus,” ujar Faisal.
Faisal pun menjelaskan bahwa Hin Leong adalah trader yang kredibel. “Yang kita paling benci kan kalau ngebohong ya,” kata dia.
Soal pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium alias RON88, 70 persen di antaranya merupakan produk impor. Kondisi tersebut, berkebalikan total dengan situasi pada 2007, ketika 70 persen Premium dipasok dari kilang di dalam negeri.
Filed under: energi, Pertamina, Satgas Mafia Hukum