Rista Rama Dhany - detikfinance
Jumat, 08/11/2013 13:55 WIB
Jakarta -PT Perusahaan Gas Negara (PGN) hanya mendapat modal awal Rp 1,4 triliun dari pemerintah. Seiring perjalanannnya, nilai kapatalisasi saham pemerintah sudah mencapai sebesar Rp 70 triliun. Kok bisa?
“Sebagai BUMN yang diberikan modal awal oleh pemerintah hanya sebesar Rp 1,4 triliun, saat ini PGN telah mampu membangun berbagai infrastruktur pipa gas bumi senilai Rp 40 triliun, sementara nilai kapatalisasi saham milik pemerintah telah mencapai Rp 70 triliun,” kata Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN Wahid Sutopo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2013). Ini disampaikan Wahid dalam Focus Group Discussion, bertema “Transparansi Tata Kelola Gas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat” yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU.
Wahid mengatakan, dengan kemampuan finansial yang baik, PGN kini juga mulai mengakuisisi sejumlah blok migas yang dimiliki perusahaan asing untuk meningkatkan ketersediaan pasokan gas bumi nasional.
“Jika diberikan kepercayaan untuk mengelola gas bumi, PGN siap untuk membangun infrastruktur gas bumi agar pemanfaatannya dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat,” tegasnya.
Wahid mengungkapkan, dengan menyalurkan gas bumi sebanyak 1.600 MMSCFD atau setara dengan 250 ribu barel minyak per hari, PGN ikut berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai Rp 200 triliun-Rp 300 triliun per tahun.
“Hingga saat ini PGN telah membangun 6.000 km pipa gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia. PGN juga telah membangun infrastruktur gas bumi lainnya seperti Floating Storage Regatification Unit (FSRU) dan Mobile Refueling Unit (MRU) untuk mendukung konversi BBM ke gas bumi bagi industri dan sektor transportasi,” katanya.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirajd menegaskan, PBNU meminta pemerintah untuk menghentikan berbagai upaya liberalisasi di sektor gas bumi yang mengancam ketahanan energi nasional. Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal bakal mempersulit upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa.
“Setiap kebijakan di sektor energi harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau kepentingan tertentu. PBNU akan selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Said.
Said menambahkan, dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan gas bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan, pemerintah harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin membebani pemerintah.
Selain meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi, pemerintah juga harus mengatur dan membuat struktur tata niaga gas bumi yang lebih efisien. Sehingga rantai bisnis gas bumi tidak akan membebani konsumen dan masyarakat pengguna gas bumi.
“Pemerintah sebaiknya mengatur dan menata kembali kewenangan BUMN energi dan mengurangi dominasi trader gas. Kebijakan ini akan dapat mengurai karut marut pengelolaan energi nasional yang kini terus terjadi,” imbuh Said.
(rrd/dru)
Filed under: BUMN news 